Newest Post
Archive for Mei 2017
sumber skripsi : http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20306378-S42224-Penerapan%20sistem.pdf
Dari contoh kasus skripsi tersebut dapat di simpulkan jika hasil analisis tersebut secara umum penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan rawa buaya telah berjalan sesuai ketentuan. Hasil yang diperoleh, mayoritasmkaryawan dan pekerja menyatakan bahwa pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek telah melaksanakan semua unsur yang ada dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek.
Dari contoh kasus skripsi tersebut dapat di simpulkan jika hasil analisis tersebut secara umum penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan rawa buaya telah berjalan sesuai ketentuan. Hasil yang diperoleh, mayoritasmkaryawan dan pekerja menyatakan bahwa pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek telah melaksanakan semua unsur yang ada dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek.
Tetapi dalam pembangunan jalan rawa buaya masih terdapat beberapa
hambatan, hambatan-hambatan tersebut tersebut yaitu berupa kurang nya kesadaran
pekerja akan pentingnya K3 seperti APD, Kurang nya anggaran, Latar belakang
pendidikan beragam, perusahaan kurang tegas dalam pengawasan.
Contoh tentang kasus Penerapan Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Jumat, 12 Mei 2017
Posted by Unknown
5 Perusahaan yang telah menerapkan manajemen mutu iso 9000
dan isoo 14000
-
PT. Mitsuba Indonesia
-
PT. Bridgestone Tire Indonesia
-
PT. YKK
-
PT. Yuasa Battery Indonesia
-
PT. Toyota Astra Motor
5 Perusahaan yang telah menerapkan manajemen mutu iso 9000 dan isoo 14000
Kamis, 11 Mei 2017
Posted by Unknown
UNDANG-UNDANG JAM
KERJA YANG SUDAH DI TERAPKAN
Banyak Perundang undangan dalam dunia
kerja / ketenaga kerjaan yang sudah terealisasi atau sudah terlaksana faktanya
hampir di seluruh pabrik besar maupun pabrik kecil di seluruh indonesia, dan
berikut ini adalah perundang-undangan tentang waktu kerja yang berlaku di
indonesia dari mulai pabrik kecil hingga pabrik besar yang sudah di terapkan
dalam jam kerja nya.
Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib
melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi:
a. 7
(tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8
(delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau
pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja
pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
harus memenuhi syarat:
a. ada
persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu
kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha
atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja
lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu
istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a.
istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk
jam kerja;
b.
istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti
tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d.
istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang
telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang
sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap
kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat
tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh
yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5)
Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 80
Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan
kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang
diwajibkan oleh agamanya.
Pasal 81
(1) Pekerja/buruh perempuan yang
dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak
wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
(2) Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak
memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang
mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah)
bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya
masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika
hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang
menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)
huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
Pasal 85
(1) Pekerja/buruh tidak wajib
bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan
pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau
pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan
sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.